JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan peluang kerja.
Menurutnya, pelatihan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif yang hanya mencatat kehadiran peserta. Fokus utama harus pada pengembangan kompetensi yang diakui dan dibutuhkan oleh pasar kerja.
“Pelatihan harus menghasilkan kompetensi yang diakui dan dibutuhkan pasar kerja. Jika pelatihan tidak meningkatkan peluang kerja, maka pendekatannya harus kita perbaiki bersama,” ujar Wamenaker Afriansyah, yang akrab disapa Ferry.
Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan program vokasi diukur dari kemampuan peserta memperoleh pekerjaan atau meningkatkan kualifikasi kerja mereka.
Standar dan Kualitas Pelatihan Vokasi
Wamenaker Ferry menegaskan bahwa pelatihan vokasi merupakan salah satu solusi efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, asalkan dilaksanakan dengan standar yang jelas dan proses yang berkualitas. Program harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar formalitas.
“Oleh karena itu, pelatihan vokasi tidak boleh sekadar menggugurkan kegiatan,” tambah Ferry.
Artinya, setiap program pelatihan harus dirancang agar peserta memperoleh kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Penekanan pada kualitas ini menjadi fondasi bagi pengembangan SDM yang siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global.
Selain kualitas materi, proses pelatihan juga harus interaktif dan berbasis praktik, sehingga peserta tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan teknis yang siap diterapkan di dunia usaha.
Dengan pendekatan ini, program vokasi dapat benar-benar menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk masuk ke sektor industri.
Perencanaan Program Berbasis Data Pasar Kerja
Agar pelatihan vokasi berdampak maksimal, Wamenaker Ferry menyarankan agar setiap perencanaan program didasarkan pada informasi pasar kerja yang akurat dan mutakhir. Data ini mencakup kebutuhan kompetensi yang sedang dicari oleh perusahaan, tren industri, serta peluang kerja di berbagai sektor.
Dengan data yang tepat, program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. Hal ini juga meminimalkan risiko pelatihan tidak relevan atau peserta kesulitan menemukan pekerjaan setelah menyelesaikan program.
“Program yang diselenggarakan harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” kata Ferry.
Pendekatan berbasis data ini juga mendukung efektivitas pengeluaran anggaran pelatihan. Pemerintah dapat menyalurkan sumber daya secara lebih efisien, memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya.
Kemitraan Strategis dengan Dunia Usaha
Ferry menekankan bahwa kemitraan menjadi kunci efektivitas penyelenggaraan pelatihan vokasi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong seluruh balai pelatihan di bawah naungannya untuk aktif membangun kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan industri.
“Kami terus mendorong seluruh balai pelatihan di lingkungan Kemnaker untuk aktif membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Wamenaker.
Kerjasama ini memungkinkan program pelatihan disesuaikan dengan standar industri dan membuka kesempatan magang, sertifikasi, atau langsung penempatan kerja bagi peserta.
Melalui kemitraan ini, peserta pelatihan dapat memperoleh pengalaman nyata di lapangan, memahami tuntutan pekerjaan, dan membangun jaringan profesional yang mendukung karier mereka. Model kolaborasi semacam ini terbukti meningkatkan relevansi pelatihan serta menurunkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan vokasi.
Pelatihan Vokasi Bersifat Inklusif dan Terbuka
Selain kualitas dan relevansi, Wamenaker Ferry menegaskan bahwa pelatihan vokasi harus bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini harus membuka akses bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
“Pelatihan vokasi harus membuka akses seluas-luasnya, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Kita ingin semua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang kerja,” kata Ferry.
Dengan prinsip inklusif, program vokasi tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai wilayah.
Kebijakan inklusif ini penting agar masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pelatihan mendapatkan peluang yang sama untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Hal ini juga membantu pemerintah mencapai target pengurangan pengangguran dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh.
Pelatihan vokasi yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan pasar, berbasis data, didukung kemitraan strategis, dan bersifat inklusif merupakan langkah nyata untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri modern.
Dengan pendekatan komprehensif ini, program vokasi tidak hanya formalitas administratif tetapi benar-benar menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.